Sensitif

Di situasi yang sangat genting ini masyarakat sangan rentan dan sensitif dengan hal yang berbau atau berindikasi pki, kristenisasi, liberal, syiah, ahmadiyah, sekulerisme, radikal, ekstrimisme dan korupsi.

Di saat masyarakat sensitif dengan hal-hal tersebut justru sebagian orang sibuk menajamkan bahkan mereka tanpa sungkan saling memprovokasi.
Dumb speech tentang konde, niqab, hijab,  kafir, toleransi, azan,kristenisasi, liberal, syiah, sekulerisme,   atribut dan hak politik pki dan hal-hal yang memancing perselisihan dan keributan sebenarnya tidak perlu selama pemerintah tegas dalam mengambil batas dan menindak tegas mereka yang melanggar hak orang lain dan mencari keributan. 

Kita tidak mungkin menyamaratakan persepsi dan juga keinginan semua orang tetapi kita bisa menjamin hak setiap orang untuk berlaku sama dan dilindungi sehingga tidak dicederai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Untuk rumah ibadah jelas pengaturan SK 3 menteri, tidak ada penipuan ataupun penyesatan ketika memenuhi syaratnya dan juga tidak melanggar harmonisasi lingkungan dan masyarakat. 

Kita semua sepakat bukanlah sesuatu yang harmonis ketika seseorang membangun rumah ibadah di tengah lingkungan yang berbeda agama dan memaksakan keinginan mereka sehingga menjadi bibit permusuhan dan kebencian.

Bukan harmonisasi juga ketika seseorang enggan berlaku bijaksana dan melakukan penyesatan juga penipuan agar bisa terwujud pembangunan rumah ibadah kemudian mencari perlindungan dan pembenaran dari pejabat kemudian berselisih dengan masyarakat sekitarnya untuk kemudian terjadi serangkaian dumb actions seperti merusak rumah ibadah dan memicu tindakan intoleransi lainnya.
Kita juga sepakat membolehkan pki masuk ke ranah politik adalah tindakan bodoh dan berbahaya karena semua sepakat ini bukan masalah diskriminasi tetapi keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Aturan juga jelas dibuat secara tegas meniadakan hak politik PKI dan melarang aktifitas mereka dalam bentuk apapun termasuk pelarangan penggunaan atribut,  untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mulai konflik vertikal maupun horizontal sehingga dengan tidak memberikan hak politik, tidak memperbolehkan atribut pki sama sekali digunakan oleh siapapun bukanlah tindakan yang berlebihan karena hal itu bisa meredam kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Tindakan mengkriminalisasi ulama dan pelarangan azan  juga mendapat tentangan keras  dari masyarakat muslim  sekaligus meresahkan mereka karena tindakan itu cenderung identifikasi mereka pada pki atau tidaknya rezim walaupun pada jaman Soeharto kriminalisasi ulama juga kerap dilakukan bahkan di sebagian negara Islam dikarenakan bersebrangannya antara ulama, oposisi dan pemerintahan tetapi hal itu tidak bisa menjadi acuan dan tetap tidak dapat diterima baik secara adab maupun kebiasaan.
Yang paling efektif adalah menjauhkan ulama yang tidak bisa mendukung apalagi mengerti arah kebijakan pemerintahan seperti halnya di Turki keadaan baru aman setelah ulama yang kerap mengganggu pemerintahan Turki sekaligus oposisi dalam mengkritisi kebijakan Turki tentang LGBT membuat Turki hampir berada dalam kekacauan dan keadaan masyarakat kembali aman setelah pemerintah Turki dengan tegas mendeportasi ulama tersebut dikarenakan tidak mungkin bersatunya pemikiran antara pemerintah dengan ulama yang bersangkutan. 

Membiarkan kristenisasi juga merupakan tindakan gegabah dan berbahaya karena konsep mereka yang tidak masuk akal tentang pilihan agama seseorang terbukti menuai banyak masalah di sejumlah negara karena mereka bersikap sangat persuasif, mendominasi, proaktif menimbulkan ketegangan juga kemarahan masyarakat karena ketidakmampuan mereka bertoleransi dengan wajar secara umum dan dikenal secara luas. 

Membiarkan liberal dan sekuler memaksakan konsep mereka pada masyarakat luas juga akan menimbulkan keresahan dan kegelisahan sehingga dumb speech mereka tentang pengertian kafir, larangan hijab dan niqab, memperdebatkan konde dan niqab adalah tindakan-tindakan yang memicu keresahan juga. 

Pada prinsipnya hak setiap orang dihormati untuk memilih apa yang ingin mereka kenakan apakah sesuai syariat islam atau pakaian adat atau pakaian barat/modern serta atribut lain selama bukan atribut PKI maka mereka diberikan kebebasan untuk memilih selama mereka juga mematuhi ketentuan umum berpakaian secara baik dan sopan kecuali jika mereka ada di masyarakat pedalaman dikarenakan keterbelakangan dan ketertinggalan mereka bisa dimaklumi jika mereka belum bisa mengikuti aturan umum tentang tata cara berpakaian yang sopan di tempat umum.

Yang membuat keresahan juga perdebatan-perdebatan konyol dan tolol seputar hal-hal yang sifatnya peribadahan orang lain. Pada prinsipnya setiap masyarakat agama  tidak boleh mengganggu ibadah masyarakat agama lain dan wajib menjaga batas toleransi yang memang secara efektif bisa menentramkan dan mencegah mereka dari tindakan intoleransi dan juga misspersepsi yang berujung perselisihan dan keresahan dalam masyarakat. 

Yang kerap menimbulkan ketegangan adalah kegemaran saling mengkafirkan dan memunafikkan hal ini juga menimbulkan ketegangan serta kerap berujung kebencian dan permusuhan.
LGBT juga membuat masyarakat menjadi gila sehingga melakukan dumb speech seputar hal ini dan berusaha mengubah persepsi masayarakat tentang mereka merupakan tindakan yang menambah tekanan pada sensitifitas masyarakat. LGBT juga memancing mempercepat turunnya azab Allah sama halnya dengan perzinahan dan riba jika sudah merata. 

Yang membuat masyarakat juga mudah terprovokasi adalah pemikiran-pemikiran radikal, ekstrim dan fundamentalis. Mereka cenderung egois tidak mau memahami proses orang lain dan tidak mau bersabar mengenai pengajaran dan juga pembatasan yang logis bagi masyarakat agar mereka saling nyaman berinteraksi satu sama lain memahami apa yang menjadi hak publik dan hak pribadi mereka.
Mereka juga kerap melanggar aturan menasehati penguasa yang tidak boleh dilakukan secara terbuka dan apalagi sampai memprovokasi masyarakat dan membuat mereka semakin bersikap radikal dan cenderung ekstrim dalam menyikapi perbedaan.

Syiah dan ahmadiyah juga bisa memicu kericuhan dalam masyarakat sehingga bersikap hati-hati terhadap kedua hal ini adalah sikap yang bijak karena kedua hal ini jika tidak disikapi secara benar menimbulkan keresahan akan proaktifnya dakwah-dakwah mereka menyerupai kristenisasi mereka kerap menawarkan pekerjaan,bantuan ekonomi bahkan berdakwah tanpa berempati dengan keresahan masyarakat sekitar. Seharusnya mereka mematuhi aturan dakwah yang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat tidak mencampuradukkan lapangan pekerjaan dan bantuan ekonomi dengan kebebasan beragama, melakukan dakwah-dakwah dengan cara yang tidak mengintimidasi dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Masalah upah juga bisa jadi masalah sensitif kalau harga, bbm, energi dan listrik naik tapi upah gak naik kebayang kan tekanannya kayak apa?
Duitnya tetep tapi pengeluarannya bertambah? Minimal harus ada sikap empati tanpa perlu didemo-demo seharusnya pakai logika aja kalau pada naik dan upah gak ikut naik pastinya bakal tegang banget.
Intinya tepo seliro kalau mampu memberikan kenaikan mengapa tidak tapi kalau tidak mampu itu bukan krn tidak mau tapi karena keterbatasan tapi harus ada kejujuran dan itikad baik supaya sesuatu bisa berjalan linear jangan harganya aja yang naik tapi pendapatan tidak malah cenderung turun dan artinya daya beli makin lemah.
Harga-harga juga dijaga jangan sampai melampaui daya beli masyarakat karena kalau overproduksi tidak bisa terserap pasar hal ini akan jadi masalah juga. Atau banyak produksi yang tutup sehingga barang yang beredar sedikit dibanding uang yang beredar jadi pemerintah cuma bisa cetak uang kertas aja tapi gak diimbangi dengan pemasukan devisa dan tentu saja ini berbahaya bisa mengakibatkan inflasi.
Hutang juga harus diwaspadai karena bisa jadi komponen membuat perekonomian tidak stabil karena tekanan bunga, denda dan belum hutang jatuh tempo yang kerap membuat masyarakat dalam masalah karena dolar bisa tiba-tiba tinggi karena tidak mampu bayar dan itu akan berpengaruh terhadap semua aktifitas ekonomi masyarakat yang tergantung dengan dolar. 
Konsumsi masyarakat menengah ke bawah juga jangan sampai terganggu karena mereka yang paling rentan kalau ada kenaikan sehingga harus dijaga supaya konsumsi mereka tidak terganggu karena kalau sampai mereka tidak mampu beli makanan, bayar listrik dan urusan gas mereka kebayang gak sih tegangnya kayak apa karena itu bukan kebutuhan sekunder apalagi tersier.
Intinya kita perlu evaluasi diri kalau memang kesalahan banyak terjadi karena kita kurang bersikap empati dan logis karena kalau posisinya dibalik pasti yang kita rasain kurang lebih sama dan mungkin lebih rewel karena kalau keganggu atau kesenggol dikit aja udah gimana kan apalagi ini udah bukan kesenggol lagi tapi sengaja disenggol-senggol dan diganggu ibaratnya membangunkan harimau tidur.
Memaksakan pilihan politik dan pemimpin pada masyarakat juga bisa membuat biaya politik jadi lebih mahal dan seringkali gak efisien apalagi efektif karena energi dan biaya sudah habis untuk menghadapi masyarakat yang dipaksa memilih seharusnya biarkan mereka memilih dengan hati mereka sendiri sehingga tidak ada paksaan dan biaya politik juga jauh lebih murah karena mereka gak perlu disogok-sogok atau dipaksa-paksa dikasih hadiah dan serangan fajar macam2 kalau memang pilihan mereka dari hati mereka sendiri maka tidak diberi apapun mereka akan dengan senang hati mau memilih.
Pada prinsipnya pemerintah itu harus selalu dalam posisi menengahi harus menjaga harga agar bisa terjangkau masyarakat luas tetapi juga harus bisa mengembangkan potensi dalam negeri.
Bukan pekerjaan mudah tetapi memang itu yang harus dilakukan pemerintah karena kalau pemerintah tidak seimbang dalam memutuskan dan menjalankan kebijakannya ibarat mobil kalau gak ngerem terus, ngegas terus kebayang gak kalau kita impor terus kayak apa dan kalau banyak orang gak bs lagi usaha dan berproduksi karena hasil produksi mereka tidak terserap siapa yang mau menanggung kebutuhan hidup mereka? Pemerintah?
Jika masyarakat mampu dan mandiri dengan sendirinya mereka akan mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah malah mereka bisa membayar pajak atau bahkan csr jika mereka berbentuk perusahaan bahkan kalau mereka berlimpah mereka bisa membuat yayasan yang akan menyediakan layanan gratis buat masyarakat tetapi kalau masyarakatnya makin susah dan gak mandiri semakin banyak yang tergantung kepada pemerintah apa pemerintah sendiri gak pusing?
Kalau masyarakat makmur mereka punya alternatif buat setiap urusan mereka. Mereka bisa memilih barang dengan kualitas terbaik sesuai kemampuan mereka. Untuk pengobatan juga mereka memiliki alternatif apakah membayar sendiri, asuransi atau bpjs. tetapi kalau mereka tidak mampu tidak mungkin mereka punya alternatif bahkan mereka harus digratiskan karena tidak mampu membayar.
Lain halnya jika mereka mampu kalau tidak nyaman ikut asuransi atau bpjs maka mrk bisa bayar sendiri kemungkinan itu paling aman gak ribet dan rumah sakit juga nyaman karena pasti lebih mudah urusannya tetapi ya syaratnya memang mereka memiliki kelebihan uang yang sangat berlebih.
Atau mereka mau ikut asuransi atau bpjs itu juga gimana kondisi keuangan mereka karena biaya kesehatan itu kalau bayar sendiri memang tidak murah.
Tetapi kalau mereka benar-benar tidak mampu? Pasti mereka akan menjadi beban orang lain dan gak mungkin punya alternatif selain digratiskan kalau jumlahnya makin banyak apa pemerintah gak pusing?