Freeport

Meninjau ulang kasus freeport dengan pemerintah Indonesia ada beberapa poin yang harus dicermati:

1. Ada semacam kesepakatan yang tidak dikenali secara aturan dengan membuat kontrak kerja dimana dalam hal ini Pemerintah Indonesia berkedudukan sejajar sehingga tidak memiliki fungsi untuk mengendalikan Freeport sedangkan Pemerintah Indonesia itu adalah pemegang amanah divestasi saham sebesar 51% karena mereka bukan berfungsi seperti layaknya perusahaan swasta atau negara asing yang hanya memikirkan kepentingan mereka melainkan juga mengusung kepentingan masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Papua.
Pada titik ini freeport harus memahami bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban mengakhiri kontrak kerja jika itu membuat Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat sesuai amanah yang ada.
2. Tuntutan pembuatan smelter hal ini adalah tanggung jawab Freeport terhadap lingkungan yang memang seharusnya dipenuhi.
3. Tanggung jawab sosial Freeport menjadi bahan pertimbangan bahwa Freeport masih diberikan kepercayaan karena menunaikan tanggung jawab sosialnya kepada rakyat Papua dan hak ulayat berupa rekrutment pegawai dan masyarakat papua, memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
4.Pada prinsipnya perusahaan asing di Indonesia itu berusaha untuk mendukung kepentingan masyarakat Indonesia sendiri dan jika tujuan ini tidak tercapai maka Pemerintah berhak memutuskan kontrak atau tidak memberikan ijin usaha intinya nasionalisasi dimungkinkan ketika tidak tercapai tujuan yang lebih penting yaitu menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia.
Dari pihak pemerintah sendiri wajib melakukan efisiensi dengan memilih pejabat yang jujur, amanah dan cerdas dari masyarakat papua sendiri agar bagian yang diberikan kepada mereka dapat dikelola dengan baik dan memberikan kemajuan yang diharapkan.
Pada prinsipnya yang menjadi prioritas baik sdm ataupun kebijakan sosial adalah daerah yang bersangkutan hal ini untuk mengatasi masalah2 ekonomi dan ketidakmerataan kemakmuran yang ada tetapi juga bukan berarti tidak ada usaha yang cerdas dan memadai.
Bagian yang diberikan kepada masyarakat papua digunakan untuk:
-membuka akses ekonomi bagi mereka yang terpencil
-mendukung kemandirian mereka
-mendukung layanan kesehatan mereka
-mendukung layanan pendidikan mereka
Mereka dilarang memboroskan anggaran dan akan dimintai pertanggungjawabannya apabila anggaran tidak digunakan untuk keempat hal yang menjadi pokok masalah di papua.
Pada prinsipnya sdm papua adalah komposisi yang terbesar selama mereka memenuhi kualifikasi yang dimaksud akan tetapi jika belum bisa memenuhi maka digunakan komposisi saat ini digunakan karena dalam pekerjaan sangat dibutuhkan kualifikasi demi kelancaran dan juga profit usaha dimana profit ini yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan dan jika pekerjaan tidak bisa berjalan dengan lancar bagaimana mereka menghasilkan profit dan bagaimana mereka bisa memberikan keuntungan apalagi kalau sampai membebani pemerintah bukannya tambah ringan urusan pemerintah tetapi sebaliknya.
Freeport juga tidak diperkenankan melakukan tekanan terhadap pemerintah dengan mengorbankan karyawan freeport yang merupakan masyarakat papua. Tidak seharusnya permasalahan ini diselesaikan dengan jalan saling memprovokasi dan menekan karena pada prinsipnya mereka harus memahami apa tanggung jawab sosial mereka dalam mengelola kekayaan negara sebagaimana pasal 33 UUD 1945 digunakan untuk hajat orang banyak sehingga selain penggunaan-penggunaan yang meliputi hajat orang banyak mereka akan dimintai pertanggunganjawabannya karena memboroskan anggaran dan tidak berlaku amanah apalagi jujur.
Yang merupakan hajat orang banyak:
-akses ekonomi/infrastruktur,energi, listrik
-pendidikan
-kesehatan
-bahan pangan
-kemandirian
-lingkungan