Preferensi

Preferensi ini sangat penting untuk mengukur kapasitas mana yang memang masih relevan dan tidak. 

Preferensi juga membuat kita selalu berpikir untuk menyelesaikan bukan melebarkan apalagi menjadi tumbal atau kambing hitam masalah.

Kita sering berpikir mengapa mereka yang cenderung melakukan dengan cara yang benar lebih berhitung dengan mereka yang kerap melakukan dengan cara yang salah? 

Kita lihat mereka yang korupsi dengan yang tidak korupsi pasti beda banget mikirnya. Yang satu cenderung dermawan dan royal sedangkan yang satunya sudah pasti lebih perhitungan dan cenderung berpikir proporsional. 

Seringkali kita melihat layanan pemerintah dari segi kualitas pelayanan begitu-begitu saja tetapi dari tingkat kesulitan semakin meningkat. 

Semakin menurun kualitas pelayanan kita akan menemukan semakin meningkat kesejahteraan pelayan masyarakat. 

Bukan tidak boleh sejahtera justru wajib tetapi bukan berarti kita mengabaikan cara dan konteks. 

Apa perlu seorang pejabat berada dalam kelimpahan sehingga mulai dari mereka mengkonsumsi pakaian, tas, kendaraan bahkan membooking wanita nakal atau segala narkoba atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial berlebihan yang biayanya dibebankan pada masyarakat bukan karena mereka memiliki kompetensi apalagi kapasitas dalam pekerjaan mereka? 

Seharusnya satu instansi yang baik mereka bisa mengatur kebutuhan instansi,masyarakat dan fungsi sosial mereka dengan baik.

Mereka akan bekerja lebih efisien baik dalam hal prosedur kerja tetapi bukan berarti mengabaikan hal-hal yang memang penting tetapi seharusnya prosedur itu proposional dan memang hanya berisi hal-hal yang memang penting dan dibutuhkan meninggalkan hal-hal yang kurang penting dan hanya memberatkan/menyulitkan. 

Ketika suatu instansi berfungsi dengan baik maka dia akan membuat standart pelayanan dan juga kesejahteraan yang gunanya tentu saja untuk efisiensi pekerjaan tanpa mengabaikan kewajiban mereka memenuhi hak para pelayan masyarakat.
Mengapa perlu ada standart semacam ini? 

Agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang maksimal dan pelayan masyarakat juga bisa tercukupi kebutuhannya dengan baik menghindari pemborosan atau justru kekurangan. Ketidakseimbangan. 

Mereka akan menyesuaikan harga layanan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dan menguranginya dengan bantuan dana yang diberikan pemerintah yang didapatkan dari pajak dan pemasukan lainnya. 

Sehingga prinsipnya tidak ada kemubaziran ketika sesuatu ditempatkan secara proposional karena kita juga pasti takjub melihat harga layanan yang mereka ajukan karena memperjualbelikan jabatan mereka.

Kalau mereka hakim mereka bisa jual keputusan mereka paling murah 5 juta per produk dan untuk apa uang itu?
Koleksi rumah, isteri, kehidupan hitam kalau yang tidak kuat dengan godaan syahwat dan nafsu. 

Kalau itu polisi kita bisa membayar layanan sim sampai 700 ribu asal mau nembak sedangkan seringkali orang terpaksa nembak karena ruwet dan juga mahalnya layanan atau waktu yang mereka buang untuk mengurus hal tersebut. Sedangkan kalau mudah mana mungkin mereka bisa dan mau diperas seperti itu?
Memang Tuhan akan mengembalikan semua kezoliman itu pada mereka dalam bentuk penyakit, maksiat, kemubaziran, musibah , istidroj, fitnah, kesesatan dan  penyakit hati. 
Tetapi masalahnya mereka juga kerap membuat masalah buat orang lain dengan mempersulit urusan mereka dan seringkali tidak paham dimana salah mereka bahkan mereka merasa telah melakukan hal yang benar. Benar-benar menyulitkan masyarakat dan keadaan, apalagi dengan keterbatasan yang ada. Mereka tidak mampu berlaku amanah, jujur apalagi cerdas sehingga bersikap adil dan proposionalan merupakan satu keasingan buat mereka.

Pasti ada yang salah ketika sesuatu berjalan dengan timpang. Seharusnya kalau memang semua bisa diatur dengan baik mana mungkin terjadi ketimpangan seperti itu bahkan kemungkinan layanan masyarakat semakin mudah, murah dan cepat sehingga mungkin justru bisa menjadi sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat karena ketika seharusnya standart pelayanan dan kesejahteraan telah terpenuhi itu bisa ditularkan ke tempat lain atau bisa menjadi program yang lebih bermanfaat bukan deretan rumah, tanah, kendaraan, perempuan atau apalah itu yang seringkali mereka sendiri yang punya juga lier menjalani hidup mereka yang seperti tidak masuk akal gaji di struk cuma tiga juta kehidupan borjuis gak jelas. 

Atau masyarakat sudah bayar pajak dan iuran tambahan tapi tetap aja yang kembali ke mereka masalah di sana sini karena kalau memang ada kelebihan dan setelah standart layanan dan kesejahteraan terpenuhi seharusnya pemerintah gunakan dana itu apakah untuk meningkatkan layanan infrastruktur, kesehatan, pendidikan atau kemandirian sehingga masyarakat semakin ringan bukan sebaliknya. 

Mengapa harus memiliki standart kesejahteraan? Hal ini dulu dibahas karena di satu sisi ada pelayan masyarakat yang kurang kesejahteraannya sampe baju aja lusuh dan gak pernah ganti dan mereka gak mampu bayar uang sekolah, kesehatan keluarga mereka atau menopang hidup yang layak dan ini ada memang apalagi kalau tempatnya gak basah dan benar-benar mendapat gaji sesuai struk 1,5 juta atau 3 juta rupiah sedangkan pekerjaan mereka setumpuk cuma tidak basah aja dan tentu ini tidak adil bukan? Sedangkan kalau diatur dengan lebih baik mungkin mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih berimbang mungkin disesuaikan dengan standart cost living yang ada untuk beban pekerjaan mereka mungkin sekitar 7,5 - 15 juta rupiah untuk pekerjaan yang paling rendah dan itu tidak perlu mereka minta tarikan tambahan dan bisa fokus melakukan pekerjaan mereka dan mereka juga akan melakukan efisiensi dengan sendirinya supaya pekerjaan mereka cepat selesai dan tidak menumpuk dan jika mereka jadi lalai tentu bukan standart upahnya yang dikurangi tapi orangnya yang dievaluasi dan dipindahkan ke divisi yang lebih sesuai dan bisa membuat mereka efisien dan efektive bekerja.
Untuk tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi mungkin bisa mencapai minimal 15 juta sampai dengan 50 juta semua disesuaikan dengan manajemen keuangan instansi mulai pendapatan juga pengeluaran mereka.
Karena yang sering salah itu cuma gajinya aja yang diperbaiki tapi tidak disertai evaluasi dan akhirnya jadi boomerang buat masyarakat sendiri dan mereka langsung alergi dengan pembicaraan menaikkan kesejahteraan karena udah urusan mereka makin sulit mereka harus bayar makin mahal karena  memang yang namanya oknum itu rajin kerja cuma karena iming2 uang dan begitu uangnya dibatasi langsung keliatan aslinya mereka pemalas dan lalai.
Pembatasan juga dilakukan bukan untuk menyusahkan mereka tetapi supaya lebih proposional karena kalau diikuti gaya hidupnya bisa unlimitted sedangkan kebutuhan masyarakat masih banyak.
Kemungkinan mereka tukang ketik atau berkas di belakang layar seharusnya ada semacam pertimbangan yang adil ketika layanan ditarik dari loket dan langsung dihitung berapa yang dialokasikan untuk biaya operasional dan peningkatan layanan dan berapa untuk kesejahteraan pegawai dan berapa yang memang harus diberikan pada pemerintah sebagai sisa dana agar pemerintah bisa melayani masyarakat dalam bidang lain yang lebih penting seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan juga kemandirian.
Karena tidak ada pengaturan yang manajerial akhirnya ada dua macam karakter staff dalam birokrasi:
-pungli
-tertindas
seharusnya kan ada semacam kebijaksanaan seperti menghitung berapa upah yang layak untuk tukang ketik?
Mengapa di negara maju mereka bisa gak mungli tapi tetap sejahtera ya itu karena semua dilakukan secara manajemen dan proposional sehingga semua pekerjaan sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya dan orang mampu bertanggung jawab untuk urusan mereka sendiri setidaknya kalau memang penghasilan mereka tidak mencukupi untuk menanggung orang lain tetapi setidaknya mereka tidak menjadi beban masyarakat atau berakhir sebagai oknum.
Sedangkan ada yang tidak masuk akal padahal mereka bekerja secara tim dan kalau ada overload seharusnya itu masuk ke tunjangan atau bonus atau standart gaji memang load pekerjaan mereka lebih banyak.

Sehingga ada perbedaan standart gaji, tunjangan dan bonus untuk mereka yang pekerjaannya overload dan dengan adanya pengaturan mereka juga lebih bekerja sama secara real bukan berbasis uang aja yang akhirnya semua mereka ambil sendiri supaya pemasukan mereka semakin besar tapi yang dirugikan masyarakat karena layanan itu jadi menumpuk dan kadang jadi lebih sulit atau mahal. 

Kita sering mendengar mengapa yang harus dibayarkan secara resmi selalu selisih dengan yang asli mungkin karena memang tidak pernah ada hitungan secara resmi dan dinas berapa sebenarnya biaya operasional yang dibutuhkan dan mereka yang cenderung efisien tidak akan diterima masukannya karena mereka dianggap mengurangi pemasukan birokrat padahal nanti uang itu akan jadi boomerang bagi masyarakat sendiri karena tidak selalu kembali dalam program-program yang mereka butuhkan dan dapat mengurangi permasalahan mereka.

Bagaimana tanggapan kita ketika membaca banyak bumn dan pejabat membooking perempuan nakal 50 juta sekali kencan? Darimana mereka dapatkan uang itu? Bagaimana bisa mereka berlaku seperti itu jika melihat standart gaji mereka dan apakah standart kesejahteraan yang diberikan pada mereka kurang? 

Kurang itu jika mereka kesulitan memenuhi kebutuhan mereka akan pangan, sandang dan papan. Selama itu memang masih sesuai dengan standart kesejahteraan mereka gaji, tunjangan dan bonus sah aja mereka menyimpan kelebihan uang mereka untuk tabungan, investasi masa tua mereka ini masih relevan tetapi kalau sudah untuk hal-hal yang sangat berlebihan seperti membangun hektaran rumah yang berbentuk istana megah sepertinya mereka ingin mewujudkan fantasi-fantasi kemewahan yang ada pada mereka dan membebankannya pada masyarakat. Atau hal-hal berlebihan lainnya. 

Ada juga berita tentang polisi yang meminjamkan sawahnya pada masyarakat memang ini bermanfaat dan perbuatan baik dan itu tidak salah kalau memang sawah itu dibeli dari standart kesejahteraan yang diberikan dimana memang standart kesejahteraan ini harus masuk akal masuk kategori yang mana? 
A take home pay 15 juta sebulan. B take home pay 20 juta sebulan. C take home pay 30 juta sebulan D. take home pay 40 juta sebulan dan mungkin memang harus dibatasi sampai dengan maksimal 50 juta sebulan supaya itu tadi ada progress dalam hal layanan atau lainnya. Ini untuk jejeran pegawai mungkin untuk jabatan-jabatan tertentu yang memang mengharuskan mereka memiliki kelonggaran juga bisa disesuaikan tetapi tentu saja tidak seperti borjuis pada masa renaissance karena jaman semakin modern dan seharusnya mereka gunakan apa yang ada pada mereka lebih maksimal sehingga memang bisa berdampak pada kemudahan dan kemurahan urusan bukan sebaliknya. 

Seharusnya kalau mereka berpikirnya benar urusan masyarakat itu mudah dan efisien karena jika ada kelebihan dana di negara-negara yang memang maju mereka akan kembalikan dalam bentuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat. Kalau masih ada sisa setelah urusan instansi dan staff mereka selesai mereka akan beralih ke pelayanan lain karena pada prinsipnya masyarakat itu membayar untuk kemudahan urusan mereka bukan pribadi atau golongan. 

Seringkali beban masyarkat semakin besar karena yang dibebankan bukan cuma operasional atau kesejahteraan pelayan publik tapi yaitu memuaskan nafsu atau ambisi atau obsesi2 pribadi dan golongan sedangkan urusan layanan ya kalau dulu pake mesin tik hari ini juga sama dan kalau ada komputer dipakenya juga sebatas buat ngetik ajah...
Kasarnya begitu...